How To File Sukuk Pertanian Is Your First Contributor

Liputan6.com, Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengungkap modus pengoplosan hingga pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ditemukan 600 ton beras yang diduga akan dicampur dan dikemas ulang.

Amran geram, tindakan tersebut diduga dilakukan untuk mengantongi keuntungan besar. Masalah-nya, beras SPHP yang dikeluarkan Bulog mendapat subsidi dari pemerintah agar bisa diterima lebih murah sesuai harga eceran tertinggi (HET) di tingkat masyarakat atau konsumen akhir.

"Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp 12.500, dijual ke mereka (dari Bulog ke pengecer) Rp 11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos," ungkap Amran di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dia menemukan dua modus. Pertama, beras SPHP Bulog dibongkar dari kemasan aslinya untuk dibungkus kembali dengan kemasan baru dengan label berbeda. Kedua, beras SPHP dicampur dengan beras merek lain dan dikemas kembali dengan label premium.

Amran menduga beras SPHP yang dioplos lebih dari temuan awal 600 ton tersebut. Lantaran arus keluar-masuk beras bisa lebih banyak lagi.

"Ganti karung sementara polos, tapi nanti kita lihat pendalaman. Ini kemarin, itu 600 ton mungkin bisa 1.000 ton dua hari. Tapi kalau ini berlangsung lama, ini kan ribuan ton. Paham? Itu kemarin kelihatan yang kemarin saja, beras ini tiap hari masuk," jelas dia.

Amran mengamini beras SPHP itu bisa saja dioplos menjadi beras fortifikasi maupun premium. Menurut dia, tujuannya adalah untuk mengantongi keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum yang terlibat.

"Oh bisa, fortifikasi, premium, kemudian dioplos, macam-macam, bisa. Justru tujuannya ke sana, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Itu haknya orang miskin diambil, haknya orang sulit," katanya.

"Ini subsidi, karena itu untuk maaf kelas menengah ke bawah, SPHP harapan kita, dan berikutnya ada juga bantuan pangan. Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Ya enggak tahu nanti penyidik mungkin masuk korupsi enggak, yang jelas ini kejahatan," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mencopot sejumlah orang dari jabatannya setelah temuan kasus beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Delapan pegawai dari Bapanas dan Perum Bulog jadi sasaran dicopot.

Dia mengatakan, ada 10 orang yang dikenakan sanksi. Dua pejabat Bapanas dicopot, enam pejabat diberhentikan sementara, dan dua pegawai dari Bulog wilayah DKI Jakarta diberi peringatan.

"Kita putuskan yang pertama hari ini kita, Bulog dengan Bapanas ada 10 orang. Peringatan ada 2 peringatan, 8 kita copot," kata Amran di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Ditindak Satgas Pangan

Dia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri akan menindaklanjuti pemeriksaan lanjutannya. Jika terbukti ada keterlibatan pelanggaran pidana, maka sanksi hukum akan diberikan.

"Yang diberhentikan levelnya cukup tinggi. Ya, tetapi 8 ini langsung berhenti, per hari ini kita copot semua," tegas dia.

Amran menegaskan, pencopotan delapan pejabat Bapanas dan Bulog itu dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan. "Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua, dan itu kita harus lakukan. Karena tanggung jawab, kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas," jelas dia.

Terpisah dari pegawai yang dicopot, pihak kepolisian disebut sudah memeriksa sekitar sembilan orang dengan satu diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.