A Global Bigo Bstation From The Supply Kukuh Third

Liputan6.com, Washington, DC - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah seorang anggota parlemen senior dari Partai Republik mengajukan sejumlah pasal pemakzulan terhadap dirinya pekan ini.

Jika proses tersebut berhasil, Hegseth berpotensi menjadi pejabat kabinet ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan.

Dikutip dari CNN, Selasa (10/11/2026), langkah ini diawali oleh anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, yang pada Senin mengajukan resolusi berisi delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Kini, pimpinan Partai Republik memiliki waktu dua hari masa sidang untuk menjadwalkan pemungutan suara di DPR.

Lantas, bagaimana proses pemakzulan pejabat kabinet di Amerika Serikat? Apa saja tuduhan yang dialamatkan kepada Hegseth, dan bagaimana kemungkinan kelanjutan prosesnya?

Bagaimana Proses Pemakzulan Pejabat di AS?

Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan penuh kepada DPR untuk mengajukan pemakzulan atau impeachment. Sementara itu, Senat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pemakzulan tersebut.

Proses pemakzulan umumnya dapat dimulai dengan penyelidikan oleh komite DPR. Hasil penyelidikan kemudian disampaikan kepada seluruh anggota DPR untuk diputuskan melalui pemungutan suara atas pasal-pasal pemakzulan.

Agar pemakzulan disetujui, diperlukan suara mayoritas sederhana di DPR.

Jika berhasil, proses dapat berlanjut ke persidangan di Senat. Untuk menyatakan seorang pejabat bersalah dan menjatuhkan putusan pemakzulan, diperlukan dukungan dua pertiga suara anggota Senat.

Namun, prosesnya tidak selalu harus berjalan melalui tahapan tersebut.

Dalam kasus Hegseth, pimpinan Partai Republik dapat mengajukan mosi untuk menunda atau memblokir resolusi pemakzulan ketika pemungutan suara digelar.

Sebaliknya, jika DPR menyetujui resolusi tersebut, persoalan akan berlanjut ke Senat. Meski demikian, Senat yang dipimpin Partai Republik berpeluang mengambil langkah lain sebelum persidangan pemakzulan berlangsung.

Senat dapat berupaya menggugurkan perkara tersebut atau menyerahkannya kepada komite untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Kedua langkah itu sama-sama membutuhkan dukungan suara mayoritas.

Dengan demikian, meskipun persetujuan DPR menjadi pintu masuk proses pemakzulan, bukan berarti Hegseth otomatis akan menghadapi persidangan di Senat.

Resolusi yang diajukan Thomas Massie memuat delapan pasal pemakzulan. Di dalamnya, Hegseth dituduh melakukan sejumlah tindakan, mulai dari melancarkan perang di Iran tanpa persetujuan Kongres hingga mengabaikan aturan untuk meminimalkan korban sipil.

Resolusi tersebut juga menuduh Hegseth mengarahkan Departemen Pertahanan AS untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum.

Tuduhan-tuduhan itu mencakup sejumlah operasi militer AS di Iran, Venezuela, dan Yaman, serta serangan terhadap kapal-kapal di Belahan Bumi Barat yang diduga membawa narkotika.

Sejak operasi tersebut dimulai tahun lalu, sedikitnya 80 kapal telah dihancurkan dan 243 orang tewas. Namun, Pentagon disebut tidak memberikan bukti kepada publik untuk mendukung klaim yang digunakan terhadap orang-orang yang menjadi korban dalam operasi tersebut.

Operasi Militer di Iran Tanpa Persetujuan Kongres

Salah satu tuduhan utama dalam dokumen pemakzulan berkaitan dengan operasi militer AS di Iran.

Hegseth dituduh mengarahkan angkatan bersenjata AS untuk terlibat dalam permusuhan tanpa adanya deklarasi perang, dasar kewenangan hukum khusus, ataupun keadaan darurat nasional.

Dokumen tersebut menyebut Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan jabatannya dengan memerintahkan dimulainya permusuhan tanpa memenuhi persyaratan konstitusional dan hukum yang berlaku.

Selain itu, Hegseth dituding membangun budaya perang di lingkungan Departemen Pertahanan yang mengabaikan aturan keterlibatan militer.

Dokumen pemakzulan menyebut Hegseth mendorong pendekatan yang mengutamakan daya mematikan maksimum dibandingkan kepatuhan terhadap hukum.

Serangan mematikan militer AS yang menghantam sebuah sekolah dasar di Iran juga disebut sebagai konsekuensi yang dapat diperkirakan dari keputusan-keputusan Hegseth.

Tuduhan berikutnya berkaitan dengan operasi militer AS di Yaman. Dalam dokumen tersebut, Hegseth dituding menjalankan perang yang melanggar hukum dan berkontribusi terhadap jatuhnya korban sipil.

Sementara itu, operasi AS di Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Nicolás Maduro juga menjadi sorotan.

Dokumen pemakzulan menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan perang terhadap negara berdaulat yang dilakukan dengan dalih penegakan hukum terkait narkotika.

Secara keseluruhan, dokumen itu menilai tindakan Hegseth bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan serta merusak pemerintahan konstitusional, supremasi hukum, dan keadilan.

Siapa Saja Menteri Kabinet AS yang Pernah Dimakzulkan?

Jika pemungutan suara di DPR berhasil, Pete Hegseth akan menjadi menteri kabinet ketiga dalam sejarah Amerika Serikat yang menghadapi pemakzulan.

Salah satu pejabat kabinet yang pernah mengalami proses serupa adalah William Belknap, Menteri Perang AS pada 1876.

Belknap menghadapi pemakzulan akibat tuduhan menerima komisi ilegal atau kickbacks serta terlibat dalam praktik korupsi.

Kasus Hegseth kini berpotensi menambah catatan sejarah pemakzulan pejabat kabinet di Amerika Serikat. Namun, nasib resolusi yang diajukan Massie masih bergantung pada keputusan DPR dan langkah lanjutan yang akan diambil Senat.