2026 27 Regional Matches England Fisk At Debt List

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluruskan informasi mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon yang ramai beredar di media sosial. Pemerintah memastikan belum menunjuk Danantara maupun lembaga lain sebagai pengelola dana tersebut.

Dengan demikian, kabar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia, dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).

Indah juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Begitu pula dengan kabar bahwa Kemnaker akan bertindak sebagai lembaga pengelola.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, termasuk pengusaha dan pekerja/buruh.

Menurut dia, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar aturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Ia menambahkan, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal penting. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan dana cadangan pesangon.

Indah kembali menegaskan, informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana cadangan pesangon, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," ujarnya.

Kemnaker pun mengimbau pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi dan penjelasan resmi pemerintah.

Indah memastikan setiap perkembangan mengenai dana cadangan pesangon akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, hingga penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.