Download No Tips Pengguna Menggunakan No Batido Tinggi Mengetahui Apa

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan tercatat tumbuh 28 persen. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi serta positifnya kinerja sejumlah sektor usaha, terutama manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh geliat industri yang tetap terjaga. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga meningkatkan produktivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak.

“Perekonomian bagus. Industri-industri yang menjadi sektor pendukung, khususnya manufaktur, trading, kemudian telekomunikasi, angkutan, transportasi juga bagus,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Di luar faktor ekonomi, DJP turut mengandalkan sistem Coretax dan sistem manajemen kerja untuk memaksimalkan pengawasan wajib pajak. Teknologi ini memudahkan DJP memantau kinerja account representative (AR), mulai dari proses pengawasan penerimaan hingga tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Bimo mengungkapkan, aktivitas pengawasan dan kualitas eksekusi pada sejumlah unit kerja prioritas meningkat sekitar 65 persen. Sementara itu, langkah penegakan hukum melalui pemeriksaan dan tahapan lanjutan naik sekitar 25 persen.

“Alhamdulillah dengan sistem yang makin bagus, Coretax didukung dengan SDM yang semakin konsisten dan disiplin,” kata Bimo.

Ke depan, DJP berharap tren peningkatan produktivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak ini dapat terus terjaga hingga akhir 2026.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mengejar target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun. DJP menyiapkan sejumlah kebijakan dan memperkuat pengawasan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.

Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.

DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo.

Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.

“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.