Statistik Terkini Pcso Data Menggunakan Memantau Mengikuti Keputusan Data Berhubungan

Liputan6.com, Jakarta - Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral tersebut.

MoU ini ditandatangani oleh Gubernur BSP Eli M. Remolona, Jr. dan Gubernur BI Destry Damayanti pada 13 November 2026.

MoU ini dibangun di atas landasan keterlibatan strategis yang telah terjalin lama serta kemitraan produktif antara BSP dan BI baik melalui kerja sama bilateral maupun inisiatif regional sekaligus menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang bank sentral.

Bidang-bidang tersebut mencakup kebijakan moneter dan makroprudensial, stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, inovasi keuangan digital, serta keamanan siber.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup keuangan berkelanjutan, keuangan syariah, inklusi keuangan, serta upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Cakupan lainnya meliputi pemanfaatan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

Gubernur BSP Remolona menekankan, pentingnya kerja sama antarbank sentral di tengah lanskap keuangan yang semakin saling terhubung dan berkembang pesat.

"Kerja sama ini sangat krusial di saat bank sentral harus menghadapi ketidakpastian yang meningkat, perubahan teknologi yang cepat, risiko keamanan siber, serta transformasi sistem pembayaran yang terus berlangsung. Dengan saling berbagi pengalaman dan bekerja sama, kita dapat merespons tantangan-tantangan bersama ini secara lebih efektif,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat, (13/11/2026).

Gubernur BI Destry Damayanti juga menyoroti nilai penting dalam menjaga kemitraan melalui kolaborasi yang konkret. Ia menuturkan, MoU ini mencerminkan komitmen kedua institusi untuk mengambil langkah nyata menuju kolaborasi yang berdampak di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, seperti transaksi mata uang lokal dan pembayaran lintas negara.

MoU ini menetapkan kerangka kerja bagi BSP dan BI untuk memajukan kerja sama praktis di bidang-bidang utama kebanksentralan, memperkuat kapabilitas kelembagaan, serta mengembangkan respons bersama terhadap tantangan yang ada maupun peluang baru di masa depan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) bakal mengurangi penempatan dana melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat ketersediaan likuiditas jangka pendek di pasar uang setelah bank sentral menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9 persen menjadi 7 persen.

Langkah strategis tersebut bertujuan menyeimbangkan likuiditas yang terserap dalam instrumen jangka panjang dengan ketersediaan dana harian di industri perbankan.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan bahwa BI akan menyesuaikan volume penerbitan SRBI secara terukur. Langkah ini diharapkan menjaga likuiditas pasar uang tetap memadai sekaligus memastikan suku bunga pasar uang antarbank bergerak di dalam koridor kebijakan.

"SRBI secara perlahan akan terus kita kurangi secara terukur dengan melihat dinamika yang ada," ujar Erwin dalam Taklimat Media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Erwin mengungkapkan, posisi outstanding SRBI sempat menyentuh level puncaknya di kisaran Rp 1.070 triliun dan kini telah turun ke kisaran Rp 900 triliun. Penurunan posisi instrumen tersebut berhasil melepaskan likuiditas pasar sekitar Rp 150 triliun dari posisi tertingginya.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Firman Mochtar, menjelaskan bahwa pemangkasan GWM dari 9 persen menjadi 7 persen mencakup pengurangan porsi GWM yang ditempatkan di BI sebesar 1 poin persentase. Penyesuaian ini diperkirakan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 90 triliun, di luar penyesuaian komponen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Penurunan GWM tadi adalah bagian dari upaya kita untuk menyeimbangkan kembali likuiditas di pasar uang dan di perbankan," kata Firman pada kesempatan yang sama.

Firman menambahkan, BI mengkalibrasi kebutuhan likuiditas perbankan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan kredit yang melaju lebih kencang dibanding pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta memperhitungkan dampak penempatan dana pemerintah di bank umum.

Melalui kombinasi pemangkasan GWM dan pengurangan SRBI, BI berupaya memastikan likuiditas jangka pendek perbankan tetap melimpah guna mendukung aktivitas penyaluran kredit serta memperkuat transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil.