Ayam Drop Demo Langkah Mempercepatkan Kepada Menggunakan Ayam Drop Pada Beberapa

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung turun tangan mendampingi korban dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen Universitas Lampung (Unila). LBH mengawal perkara tersebut hingga tuntas, baik melalui jalur hukum pidana maupun penjatuhan sanksi administratif di lingkungan kampus.

Kepastian pendampingan hukum itu diperoleh setelah korban berinisial SF memberikan kuasa kepada YLBHI-LBH Bandar Lampung, Selasa (10/11/2026).

Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas menegaskan, korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian. Terlebih, terdapat dugaan ketimpangan relasi kuasa antara mahasiswa sebagai korban dan dosen yang dilaporkan.

Prabowo menjelaskan, jabatan maupun kedudukan akademik seseorang tidak boleh menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum dan pemberian sanksi di lingkungan perguruan tinggi.

"Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian, terlebih apabila terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual yang merupakan pengajar di Universitas Lampung," kata Prabowo, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, pendampingan LBH dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan perlindungan korban. Langkah tersebut meliputi penerimaan pengaduan, penggalian informasi dan kronologi kejadian, hingga mengidentifikasi langkah hukum untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi.

"Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari praktik menyalahkan korban (victim blaming), serta mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma berulang atau reviktimisasi," jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya korban lain selain SF, Prabowo memilih berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada publik.

Menurutnya, informasi mengenai jumlah korban maupun identitas pihak yang telah menyampaikan pengaduan harus dijaga.

Keterbukaan informasi yang tidak tepat justru dikhawatirkan memicu tekanan sosial, intimidasi, hingga dampak psikologis baru bagi korban.

"Kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi mahasiswa maupun civitas akademika Unila yang merasa menjadi korban atau mengetahui informasi relevan terkait dugaan kekerasan seksual tersebut," tegasnya.

Dia menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada satu pengaduan apabila terdapat informasi mengenai dugaan korban lain yang perlu ditelusuri secara profesional dan bertanggung jawab.

Prabowo mengungkapkan, korban mengharapkan keadilan, perlindungan serta kepastian hukum atas peristiwa yang dialaminya.

LBH menilai masih terdapat hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang belum dipenuhi oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) maupun pimpinan Universitas Lampung.

Karena itu, LBH mendorong penanganan perkara melalui dua jalur sekaligus, yakni proses hukum pidana oleh aparat kepolisian dan pemeriksaan administratif di lingkungan kampus.

Pada jalur pidana, LBH mendesak penyidik Polda Lampung mengusut perkara tersebut secara profesional dan independen, termasuk memeriksa dosen yang dilaporkan dengan berpedoman pada UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sementara itu, pada jalur administratif, pimpinan Unila diminta memastikan mekanisme penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan transparan, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan.

Apabila ditemukan pelanggaran, LBH meminta kampus menjatuhkan sanksi administratif secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Prabowo menegaskan, proses pemeriksaan internal kampus tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat penegakan hukum pidana. Begitu pula sebaliknya, proses hukum di kepolisian tidak menghapus kewajiban kampus untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

"Proses pemeriksaan internal di kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghambat penegakan hukum pidana di kepolisian. Sebaliknya, proses hukum pidana yang berjalan juga tidak menghilangkan kewajiban etik institusi Unila untuk memberikan pemulihan dan perlindungan utuh kepada korban," tandasnya.