Panduan Mendaftar Faktor Kecil Keselamatan Adalah Aspek Pembelian Boleh Bahawa

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menolak nota perlawanan atau eksepsi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).

Permintaan tersebut disampaikan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Jaksa menilai keberatan Silmy terkait dugaan pemerasan hingga penerimaan uang merupakan materi yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan menjadi alasan untuk membatalkan surat dakwaan.

"(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan tim advokat Terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi Silmy.

Jaksa juga menyatakan surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Menurut jaksa, surat dakwaan telah menguraikan dugaan tindak pidana, peran Silmy, serta nilai uang yang diduga diterima dalam perkara tersebut.

"Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Silmy Karim," kata jaksa.

Jaksa selanjutnya meminta majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan tersebut.

Majelis hakim menjadwalkan sidang dengan agenda pembacaan putusan sela pada Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK menyebut praktik tersebut dilakukan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik pemerasan tersebut.

Selain Silmy, jaksa juga menyebut sejumlah pihak yang diduga diperkaya dari perbuatan tersebut, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp 500 juta.

Kemudian, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra didakwa menerima Rp 6,53 miliar. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp 2,88 miliar dan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp 4,24 miliar.

Jaksa juga menyebut Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi diduga diperkaya Rp 16,30 miliar dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebesar Rp 50,96 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Silmy bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum serta menyalahgunakan kewenangan. Jaksa menduga masing-masing pihak memiliki peran yang saling berkaitan dalam praktik pemerasan tersebut.

Selain perkara pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai sekitar Rp 31,3 miliar.