Mengatasi Kebimbangan Mengatasi Yang Apabila Penarikan Anda Selepas Menghantar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan pada Senin dan Selasa (9–10 November 2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lokasi yang digeledah terdiri atas dua kantor dan empat rumah. Dua kantor tersebut adalah Kantor Satker Wilayah I dan II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Sementara itu, empat rumah yang digeledah masing-masing milik dua kontraktor swasta, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, dan mantan Kepala Satuan Kerja di BBPJN Sumatera Utara.

“Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara, pada awal pekan ini, Senin–Selasa (9–10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua kantor dan empat rumah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penyidikan.

“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan. Sebelumnya, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tujuh di antaranya telah ditahan,” ujar Budi.

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara diduga melibatkan praktik pemotongan commitment fee secara terstruktur berdasarkan jenjang jabatan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

Dua penyedia jasa yang memenangkan tender, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN, diduga diminta menyetor sejumlah uang agar perusahaan mereka tetap mendapat proyek pembangunan jalan.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja; Kasatker Wilayah I Rahmad Parulian (RP); Kasatker PJN Wilayah II T. Rahmansyah Putra (TRP); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Faisal (FS), Heri Handoko (HH), Munson Ponter Paulus (MP), dan Manaek Manalu (MM); serta Kasatker PJN I Provinsi Sumut Dicky Erlangga (DE). Tujuh tersangka telah ditahan, sedangkan Dicky belum.

Dalam penyidikan, KPK menyebut sejumlah pihak menerima uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Munson Hutauruk, PPK 1.4: Rp550 juta

2. Rahmad Parulian, Kasatker Wilayah I: Rp450 juta

3. Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut: Rp300 juta

4. Faisal, PPK 1.1: Rp290 juta

5. Heri Handoko, PPK 1.2: Rp270 juta

Selain menetapkan para tersangka, KPK telah membawa lima orang ke persidangan. Mereka adalah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Heliyanto, serta dua direktur perusahaan swasta, M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Pilang.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.