App Rasmi Kepentingan Lengkap Dalam Era Digital Mengikuti Kelebihan Prosedur

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret dosen Universitas Lampung (Unila) berinisial RF mulai memasuki babak baru. Polda Lampung bergerak memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan kampus untuk mendalami laporan mahasiswi pascasarjana.

Sebelum pemeriksaan saksi dilakukan, korban telah lebih dahulu dimintai keterangan oleh penyidik setelah laporan polisi diterima. Pemeriksaan berlangsung hingga malam hari dengan didampingi kuasa hukum.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun, mengatakan korban langsung dimintai keterangan setelah membuat laporan polisi.

"Pada saat pelapor datang membuat laporan polisi, langsung diambil keterangannya oleh penyidik. Pemeriksaan berlangsung dari sore sampai malam bersama kuasa hukumnya," kata Yuni saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Setelah meminta keterangan korban, penyidik melanjutkan proses penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak dari lingkungan Universitas Lampung.

Yuni mengatakan, sejumlah saksi dari pihak universitas akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Saksi-saksi dari pihak universitas baru akan dipanggil oleh penyidik," ujarnya.

Dia menegaskan, pemeriksaan pihak kampus menjadi tahapan yang sedang berjalan dalam penanganan perkara tersebut.

"Untuk saat ini tahapnya adalah pemeriksaan dari pihak Unila," kata dia.

Sebelum korban membuat laporan, polisi juga telah mendatangi korban dan menjalin komunikasi dengan pihak Unila. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya disampaikan korban.

Di tengah proses hukum yang berjalan, korban mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Pendampingan tersebut secara resmi diberikan kepada lembaga itu pada 10 November 2026.

Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, mengatakan pendampingan difokuskan pada perlindungan korban, pemenuhan hak-haknya, serta memastikan proses hukum berlangsung tanpa tekanan akibat ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa.

Menurut Prabowo, kedudukan akademik dosen yang dilaporkan tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat penegakan hukum maupun pemberian sanksi di lingkungan perguruan tinggi.

"Kami juga memastikan kerahasiaan identitas korban tetap menjadi prioritas. Kami menolak segala bentuk victim blaming atau tindakan menyalahkan korban, termasuk reviktimisasi yang berpotensi membuat korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penanganan perkara," kata Prabowo.

Terkait kemungkinan adanya korban lain, Prabowo memilih berhati-hati dalam menyampaikan informasi demi menjaga keamanan dan kondisi psikologis pihak-pihak terkait.

Meski demikian, LBH membuka kesempatan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika yang pernah mengalami kekerasan seksual atau memiliki informasi relevan untuk menyampaikan pengaduan.

Prabowo menegaskan, penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal kampus. LBH mendesak agar proses pidana di kepolisian berjalan beriringan dengan penjatuhan sanksi administratif oleh pihak universitas.

LBH mendorong penyidik Polda Lampung mengusut dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sementara itu, pimpinan Unila diminta mengambil langkah administratif secara tegas, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.

"Proses pemeriksaan internal di kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghambat penegakan hukum pidana di kepolisian. Sebaliknya, proses hukum pidana yang berjalan juga tidak menghilangkan kewajiban etik institusi Unila untuk memberikan pemulihan dan perlindungan utuh kepada korban," tegas Prabowo.

LBH juga menyoroti pemenuhan hak korban sesuai ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut mereka, masih ada hak-hak korban yang harus dipastikan pemenuhannya oleh Satgas PPKPT maupun pimpinan Unila.

Sebelum laporan polisi dibuat, Tim Advokasi PPKPT Unila telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan dosen yang dilaporkan.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, menyatakan pemeriksaan tersebut menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas melalui rekomendasi tindak lanjut.

Meski demikian, PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kesalahan pidana seseorang.

Kasus ini bermula dari pengakuan korban mengenai dugaan tindakan tidak pantas yang dialaminya pada 5 Mei 2026. Saat itu, korban mendatangi RF untuk meminta tanda tangan berkas akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis.

Dalam pengakuannya yang disampaikan melalui media sosial, korban menyebut dosen tersebut mengelus bagian pipi dan telinganya.

Korban juga mengaku dipeluk, kedua pipinya dipegang, hingga dicium pada bagian kening saat hendak meninggalkan ruangan. Korban mengaku sempat menolak dan mendorong dosen yang bersangkutan.