Membangunkan Rencana Perdagangan Perdagangan Perbezaan Menghadapi Teknologi Telah Broker Mengalami Kriteria

Liputan6.com, Jakarta - Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkembang dalam dua hari terakhir. Persoalan yang semula berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran kini merambah ke ranah politik setelah sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Di tengah proses tersebut, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Informasi mengenai niat pengunduran diri itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026. Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam dan turut membahas perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

Namun, dalam pernyataan pers setelah pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa dirinya akan tetap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik pendidikannya. Ia menyebut Prabowo menyarankan agar dirinya tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pada saat bersamaan, proses politik di DPR juga berjalan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Perkembangan berikutnya muncul pada Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo.

Surat itu disebut diserahkan saat Presiden berada di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Berikut urut-urutan kronologi selama 48 jam gonjang-ganjing politik dari istana hingga parlemen. 

Sebelum Istana mengungkap niat Gibran untuk mundur, dinamika mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sudah mulai berkembang di DPR.

Pada Selasa (10/11/2026), anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 50 anggota dewan yang menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (10/11/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan ini kembali mengemuka setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal. Sementara itu, putusan MK juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPR. Mereka menggunakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yang mengatur Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Perkembangan jumlah dukungan berlangsung cepat. Dari sekitar 50 anggota yang disebut telah menandatangani pada Selasa, jumlah itu meningkat menjadi 120 anggota pada Rabu.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah ditandatangani anggota dari delapan fraksi.

"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Dengan demikian, seluruh fraksi yang ada di DPR memiliki anggota yang ikut menandatangani usulan tersebut.

Saan mengatakan, jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Menurut Saan, usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.

"Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan," kata Saan.

Dalam agenda rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026), salah satu pembahasannya adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.

Politikus Senayan: Mekanisme DPR tetap berjalan

Bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat ini memperlihatkan bahwa polemik Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di ruang publik. Persoalan tersebut mulai masuk ke proses kelembagaan DPR.

Menariknya, ketika kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri disampaikan Istana, sejumlah politikus Senayan menegaskan bahwa proses politik di parlemen tidak serta-merta berhenti.

Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin, misalnya, menyatakan bahwa DPR tetap akan menjalankan mekanisme yang sedang diproses meskipun Gibran telah menyampaikan niat mundur.

"Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang (Gibran) mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apa punlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik Insyaallah tetap berjalan," kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Khozin, terdapat perbedaan antara proses hukum yang ditempuh Gibran dan mekanisme politik yang menjadi kewenangan DPR.

"Di sana mekanisme hukum yang mau ditempuh, di sini ada mekanisme politik yang juga harus dijalankan," ujarnya.

Pernyataan Khozin menjadi penting karena disampaikan setelah publik mengetahui adanya pertemuan Gibran dengan Prabowo dan munculnya niat pengunduran diri.

Artinya, bagi sebagian anggota DPR, keinginan pribadi seorang pejabat untuk mundur tidak otomatis menghentikan proses politik yang sudah diajukan melalui mekanisme parlemen.

Khozin juga menegaskan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bukan bentuk penzaliman terhadap Gibran. Dia menyebut DPR memiliki hak konstitusional untuk menjalankan fungsi tersebut.

"Jangan kemudian kita menggunakan hak konstitusional kita dianggap ini menzalimi, bagaimana kita menzalimi? Dan delapan partai ini bersepakat lho, semua ada perwakilan," kata Khozin.

Ia menjelaskan, persoalan Gibran memiliki dua koridor penyelesaian, yakni hukum dan politik.

"Koridor hukum itu siapa? MK. Koridor hukum itu siapa? MA, clear. Nah, lembaga politik yang bernama DPR itu sudah diatur di Konstitusi kita," ujarnya.

Khozin mengatakan, dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga bertujuan agar polemik dokumen pendidikan Gibran tidak terus berlarut-larut.

"Spiritnya ini kita ingin menyudahi polemik ijazah ini yang tidak berkesudahan. Terlalu banyak energi kita terkuras untuk hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," kata dia.

Di tengah berkembangnya proses politik di DPR, Gibran menemui Prabowo pada Selasa pagi (10/11/2026).

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta selama kurang lebih dua setengah jam. Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana pada Selasa siang.

Prasetyo mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan persoalan yang dihadapi Gibran, termasuk dinamika putusan di MK dan MA.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.

Pengakuan Mensesneg tersebut sekaligus menjadi konfirmasi pertama dari pihak Istana mengenai adanya pembicaraan pengunduran diri Gibran.

Namun, Prasetyo juga meluruskan informasi yang berkembang mengenai respons Prabowo terhadap keinginan wakilnya tersebut.

Menurut dia, tidak benar apabila Presiden disebut menolak niat pengunduran diri Gibran.

"Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," katanya.

Prasetyo menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Dengan demikian, pembicaraan di Istana tidak hanya menyangkut kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik dokumen pendidikannya.

Di sisi lain, Prasetyo memastikan dinamika politik tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia menegaskan Prabowo tetap memimpin dan mengarahkan seluruh jajaran pemerintah untuk menjalankan tugas.

"Dinamika apa pun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin Pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," kata Prasetyo.

Ia mencontohkan, Prabowo tetap memimpin rapat dan mengarahkan jajaran pemerintah, termasuk dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki musim hujan.

"Jadi kami tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Gibran: Saya akan tetap fight di PTUN

Beberapa jam setelah keterangan Mensesneg, Gibran memberikan penjelasan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Dalam pernyataannya, Gibran mengatakan menghormati berbagai kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan yang dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran.

Gibran kemudian menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Prabowo berlangsung dalam suasana diskusi. Ia menyebut Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.

Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.

Selain melalui PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung.

"Dan juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujarnya.

Pernyataan Gibran tersebut memperlihatkan bahwa dirinya masih ingin menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Pada saat yang sama, niat pengunduran diri yang sebelumnya disampaikan kepada Prabowo telah dikonfirmasi oleh Mensesneg.

Dua hal tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Sebab, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Gibran mengenai bagaimana kelanjutan keinginannya untuk mundur setelah pertemuan dengan Presiden.

Perkembangan mengenai masa depan jabatan Gibran berlanjut pada Rabu (11/11/2026).

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia juga membenarkan informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Prabowo.

Menurut Budi Arie, surat tersebut diserahkan langsung kepada Presiden saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Betul (Gibran mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi Liputan6.com. 

Ketika ditanya mengenai lokasi penyerahan surat, Budi kembali membenarkan informasi tersebut.

"(Diserahkan di Halim) betul," ujarnya.

Keterangan Budi Arie ini memperkuat informasi yang sebelumnya beredar mengenai kemungkinan Gibran benar-benar meninggalkan jabatan wakil presiden.