Portal Rasmi Terakhir Kita Banten Creative Fest Neraca News

Washington DC - Sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan ketertarikannya pada Greenland, pulau di Lingkar Arktik ini jarang menjadi sorotan dunia.

Semua itu berubah ketika Trump bersikeras, "Kita harus memiliki Greenland." Namun, ini bukan kali pertama pulau terbesar di dunia ini menjadi incaran.

Siapa yang Pertama Kali Menetap di Greenland?

Manusia pertama menetap di Greenland sekitar 4.500 tahun yang lalu, datang dari benua Amerika Utara. Pada abad ke-12, mereka secara bertahap tergeser oleh imigran Asia, yaitu orang Thule, yang tiba dari Siberia melalui Selat Bering.

Keturunan mereka adalah suku Inuit, yang merupakan mayoritas dari sekitar 56.000 penduduk Greenland saat ini, dikutip dari laman DW Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Nama pulau ini berasal dari penjelajah Viking, Erik the Red. Menurut saga Islandia, ia diusir dari Islandia sekitar tahun 982 karena pembunuhan. Ia dan pengikutnya berlayar ke barat dan mencapai pulau Arktik tersebut.

Untuk mendorong pemukiman, ia menamainya Grœnland, atau "tanah hijau." Meskipun sebagian besar Greenland tertutup es, beberapa bagian pesisir saat itu relatif hijau.

Pemukiman Norse bertahan sekitar 400 tahun sebelum akhirnya menghilang. Pada abad ke-15, Inuit kembali menjadi satu-satunya penduduk pulau.

Meski demikian, legenda tentang pemukim Norse yang hilang tetap hidup di dunia Nordik, dikatakan tinggal di fjord selatan dan memiliki kekayaan besar.

Seorang Pendeta Membuka Jalan bagi Kolonisasi Denmark

Cerita-cerita itu sampai ke Hans Egede, seorang pendeta Norwegia yang percaya bahwa pemukim Norse mungkin masih hidup di Greenland dan membutuhkan bimbingan spiritual. Pada 3 Juli 1721, setelah perjalanan dua bulan, kapalnya berlabuh di pesisir Greenland.

Egede tidak menemukan komunitas Norse yang masih hidup. Ia justru bertemu populasi Inuit yang menjalani tradisi spiritual mereka sendiri. Ia mulai berusaha mengubah mereka menjadi Kristen, yang dianggapnya sebagai misi religius.

Untuk itu, ia mempelajari bahasa Inuit dan adat lokal. Karena roti tidak dikenal di Greenland saat itu, ia menyesuaikan teks Kristen dengan realitas lokal, mengubah baris Doa Bapa Kami “Berikanlah kami hari ini roti kami yang secukupnya” menjadi, “Berikanlah kami hari ini anjing laut kami yang secukupnya.”

Tiga tahun setelah kedatangannya, Egede membaptis anak Inuit pertama, mendirikan gereja, dan membantu meletakkan fondasi yang kemudian menjadi ibu kota Greenland, Nuuk. Patungnya telah berdiri di sana sejak 1922. Hari ini, pengaruh Egede menjadi perdebatan sengit; banyak Inuit melihatnya sebagai simbol awal masa kolonial Greenland.

Saat Egede tiba di Greenland pada 1721, ia mengibarkan bendera Denmark, mencerminkan kenyataan politik saat itu: Denmark dan Norwegia bersatu di bawah satu mahkota sejak 1380, sebuah persatuan yang berlangsung hingga 1814. Ketika persatuan itu berakhir, Greenland tetap berada di bawah kendali Denmark, keputusan yang dipertentangkan Norwegia.

Ketegangan meningkat pada 1931, ketika Norwegia menduduki sebagian Greenland dan menyebut wilayah itu "Eirik Raudes Land," dinamai Erik the Red.

Denmark menentang langkah tersebut, dan sengketa dibawa ke Mahkamah Permanen Internasional di Den Haag. Pada 1933, pengadilan memutuskan bahwa kedaulatan seluruh Greenland berada di tangan Denmark, mengakhiri sengketa.

Bagaimana AS Terlibat dalam Penguasaan Greenland?

Pada abad ke-19, Amerika Serikat menjalankan kebijakan ekspansionis. AS membeli Louisiana dari Prancis (1803), Florida dari Spanyol (1819), dan Alaska dari Rusia (1867).

Menteri Luar Negeri William H. Seward, arsitek pembelian Alaska, juga tertarik membeli Greenland karena penting secara strategis terkait Kanada. Namun, Kongres menolak wilayah yang dianggap mahal, tertutup es, dan jarang penduduk. Sebagai gantinya, pada 1916, AS membeli Kepulauan Danish Barat (sekarang Kepulauan Virgin AS) seharga USD 25 juta atau sekitar Rp 419,25 miliar, dan secara resmi mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland.

Ketika Jerman Nazi menduduki Denmark selama Perang Dunia II, kontrol langsung Denmark atas Greenland terputus. Pada 1941, duta besar Denmark di Washington, Henrik Kauffmann, menandatangani perjanjian dengan AS. AS berkomitmen untuk memasok dan mempertahankan Greenland, sekaligus memperoleh hak mendirikan stasiun cuaca dan pangkalan militer.

Populasi Inuit Tidak Diajak Berkonsultasi

Pada 1946, setahun setelah perang, AS menawarkan Denmark USD 100 juta (sekitar Rp 1,677 triliun) dalam bentuk emas untuk membeli Greenland, untuk mengamankan posisi strategis di awal Perang Dingin. Administrasi Presiden Truman menilai pulau ini penting secara geopolitik, mengingat lokasinya di Amerika Utara dan peran strategis untuk pertahanan Arktik. Potensi mineral Greenland juga menambah daya tariknya.

Denmark menolak tawaran itu. Namun, pada 1951, kedua negara mencapai kesepakatan yang memungkinkan AS mendirikan dan mengoperasikan Pangkalan Udara Thule (sekarang Pituffik Space Base), yang masih digunakan AS hingga saat ini.

Pada 1953, status Greenland berubah dari koloni Denmark menjadi bagian terintegrasi Kerajaan Denmark. Pulau ini mendapatkan dua kursi di Parlemen Denmark, tetapi keputusan tetap banyak diambil dari Kopenhagen.

Denmark menerapkan kebijakan “memodernisasi” masyarakat pemburu-penangkap ikan Greenland, termasuk mempromosikan bahasa Denmark, pendidikan, dan norma sosial. Gaya hidup nomaden didorong berhenti, dan banyak Inuit dipindahkan ke kota besar.

Salah satu kebijakan paling kontroversial terjadi awal 1950-an, ketika 22 anak Inuit diambil dari keluarga mereka dan dikirim ke Denmark. Tujuannya mendidik mereka menjadi “Dane” agar kemudian menempati posisi pemimpin di Greenland.

Pejabat Denmark juga melihat pertumbuhan penduduk Greenland sebagai beban finansial. Pada 1960-an dan 70-an, ribuan perempuan dan gadis Inuit dipasangi alat kontrasepsi, dalam beberapa kasus tanpa persetujuan yang diinformasikan.

Pada 1979, Greenland memperoleh parlemen dan pemerintahan sendiri, meski dengan kewenangan terbatas. Langkah besar berikutnya terjadi pada 2009, ketika kontrol atas sebagian besar urusan domestik diserahkan kepada Greenland. Denmark tetap bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan keamanan.

Saat ini, dukungan untuk kemerdekaan penuh dari Denmark tetap kuat. Namun, yang secara luas ditolak Greenlanders adalah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Survei terbaru menunjukkan 85% menolak pengambilalihan oleh AS. Meski demikian, ketidaksetujuan itu tampaknya tidak menghalangi Donald Trump.