Panduan Lengkap Menghadapi Bagaimana Diproses Apabila Penarikan Sesuai Kebimbangan

Liputan6.com, Mexico City - Otoritas Meksiko menangkap mantan Gubernur Guerrero, Ángel Aguirre, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus hilangnya 43 mahasiswa pada 2014. Kasus tersebut telah menjadi simbol impunitas dan dugaan keterlibatan negara dalam kekerasan yang berkaitan dengan kartel.

Dikutip dari Associated Press, Sabtu (8/8/2026), Jaksa federal Meksiko pada Kamis mengatakan Aguirre ditangkap atas tuduhan "menyembunyikan bukti untuk menentukan keberadaan para mahasiswa" dari Ayotzinapa Rural Teachers’ College.

Aguirre merupakan mantan gubernur dari partai yang kemudian melahirkan partai Morena, partai yang kini berkuasa di Meksiko. Penangkapannya menjadi yang paling besar dalam kasus tersebut sejauh ini, setelah penahanan mantan Jaksa Agung Federal Jesús Murillo Karam.

Murillo Karam saat ini menghadapi dakwaan terkait penghilangan paksa, menghalangi proses hukum, dan penyiksaan.

Aguirre memimpin Guerrero sejak 2011 hingga mengundurkan diri pada Oktober 2014, sekitar sebulan setelah para mahasiswa menghilang.

Kasus tersebut bermula ketika para mahasiswa dari sekolah pendidikan guru pedesaan Ayotzinapa mengambil alih sejumlah bus dalam perjalanan menuju sebuah aksi protes. Setelah itu, mereka menghilang.

Peristiwa tersebut mengguncang Meksiko dan masyarakat internasional, serta terus memicu kemarahan publik karena fakta-fakta mengenai kasus tersebut masih terungkap secara bertahap hampir 12 tahun kemudian.

Menurut otoritas Meksiko, sebuah kartel di Kota Iguala, Guerrero, menyerang para mahasiswa dengan berkolusi bersama aparat keamanan serta pejabat lokal, negara bagian, dan federal, termasuk militer.

Para pejabat diduga terlibat dengan cara ikut melakukan kejahatan tersebut atau membantu menutupinya.

Jaksa Agung Meksiko Ernestina Godoy mengatakan dua kesaksian yang dikumpulkan tahun ini menunjukkan bahwa Aguirre tidak hanya meminta pejabat menyerahkan rekaman kamera keamanan dari salah satu lokasi serangan pada malam kejadian, tetapi juga memerintahkan penghancuran bukti apa pun yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Kantor Kejaksaan Agung memiliki bukti yang membuktikan bahwa perintah untuk menyembunyikan bukti tersebut dikeluarkan langsung oleh gubernur saat itu, dengan keterlibatan pejabat tinggi negara bagian," kata Godoy.

"Jauh dari tindakan yang berdiri sendiri atau kelalaian teknis, penyembunyian rekaman tersebut merupakan hasil operasi jahat yang sengaja dirancang dari tingkat tertinggi Cabang Eksekutif Negara Bagian," ujarnya.

Namun, Godoy tidak menjelaskan mengapa kesaksian dari seorang kolaborator dan saksi yang mendapat perlindungan, masing-masing dikumpulkan pada Januari dan Mei 2016, baru digunakan lebih dari satu dekade setelah kejadian.

Ia hanya mengatakan bahwa setelah menjabat di Kantor Kejaksaan Agung pada akhir tahun lalu, dirinya memulai "analisis ulang" kasus tersebut dengan "pendekatan penyelidikan baru".

Beberapa jam kemudian, Agustín Pro Juárez Human Rights Center, lembaga yang mewakili keluarga para mahasiswa, menyatakan melalui media sosial bahwa orang tua maupun pengacara mereka tidak diberi tahu mengenai penangkapan tersebut dan tidak mengetahui dakwaan yang dikenakan terhadap Aguirre.

"Jika proses ini kuat dan sesuai dengan hukum, proses yang dimulai dapat membantu melunasi utang keadilan bagi keluarga," kata lembaga tersebut.

Pemerintahan federal saat ini sebelumnya berkomitmen untuk memberi tahu orang tua para mahasiswa terlebih dahulu mengenai setiap perkembangan kasus. Hal tersebut merupakan salah satu tuntutan utama keluarga selama bertahun-tahun.

Clemente Rodríguez, ayah salah satu mahasiswa yang hilang, mengatakan keluarga sejak awal meminta agar Aguirre diperiksa.

"Dia harus menceritakan semua yang dia ketahui," kata Rodríguez kepada The Associated Press.

Setelah tiga pemerintahan, puluhan penangkapan, dan penyelidikan yang dipenuhi berbagai penyimpangan, sejumlah pertanyaan penting mengenai kasus tersebut masih belum terjawab.

Otoritas meyakini para mahasiswa telah dibunuh. Namun, sejauh ini hanya fragmen tulang dari tiga mahasiswa yang ditemukan.

Motif serangan juga masih belum jelas. Meski demikian, kasus tersebut diyakini berkaitan dengan perdagangan heroin melalui bus menuju Amerika Serikat yang dioperasikan kartel setempat dengan keterlibatan sejumlah pejabat.

Pada 26 September 2014, para mahasiswa diserang secara terkoordinasi di sejumlah lokasi. Dalam salah satu kejadian, kamera merekam ketika aparat keamanan menghentikan salah satu bus di luar Palace of Justice, gedung tempat pengadilan berada.

Namun, pernyataan resmi awal menyebut rekaman tersebut tidak ada.

Kini, kantor kejaksaan federal mengonfirmasi hal yang telah disampaikan para penyelidik Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR) bertahun-tahun lalu, yakni bahwa rekaman tersebut disembunyikan atau dihancurkan untuk menutupi bukti.

Pemerintahan mantan Presiden Andrés Manuel López Obrador, yang menjabat pada 2018 hingga 2024, sebelumnya menyebut kasus Ayotzinapa sebagai "kejahatan negara".

Di bawah pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum yang dimulai pada Oktober 2024, penyelidikan baru dibuka kembali. Menurut jaksa, sejumlah jalur penyelidikan baru tersebut kemudian mengarah pada penangkapan mantan gubernur Guerrero.