Tokenize Xchange Platform Mengenali Sebelum Memulakan Perdagangan Itu Likuiditi Berinovasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menepis anggapan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi pesaing bagi ritel modern.

Menurut Zulhas, koperasi desa memiliki fungsi berbeda dengan usaha ritel karena bukan merupakan supermarket, ritel, ataupun warung. Keberadaannya justru menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah untuk mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya adalah mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran," ujar dia di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, KDMP juga diarahkan untuk memangkas rantai distribusi barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram dan pupuk. Selama ini, panjangnya rantai distribusi berpotensi menyebabkan harga yang diterima masyarakat menjadi lebih tinggi.

Melalui koperasi desa, pemerintah berupaya memperpendek jalur distribusi sekaligus memastikan subsidi dan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Selain menjalankan fungsi distribusi subsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.

Terkait penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Ketua Umum Aprindo, Solihin menyambut baik upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi.

Menurut Solihin, koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki kekuatan serta peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.

Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.

Zulkifli Hasan juga memastikan pemerintah tidak menerapkan kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Rabu (11/11/2026). "Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas.

Dia memastikan pemerintah tetap mendukung pertumbuhan industri ritel di seluruh Indonesia. Karena itu, para pelaku usaha diminta tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aprindo, Solihin mengatakan, industri ritel Indonesia memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri. "Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.