Home Interactive Brokers Trader Australia Ibkr Desktop Credit Rates Paper

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Batam memperketat pendataan administrasi kependudukan, di tengah tingginya arus migrasi dari berbagai daerah. Pendatang yang bekerja dan tinggal sementara di Batam kini diarahkan memiliki surat keterangan domisili sementara, tanpa harus langsung mengubah KTP menjadi warga Batam.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk sekaligus memastikan keberadaan pendatang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah melakukan pendataan khusus sejak Mei 2026. Dari 12 kecamatan yang menjadi sasaran, proses pemadanan dan rekapitulasi data kini telah mencapai sekitar 80 persen.

Sisanya ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranthy Adhisty, mengatakan selama proses pendataan berlangsung, pihaknya belum menerbitkan KTP permanen bagi pendatang yang hanya tinggal sementara di Batam.

Sebagai gantinya, pendatang diberikan surat keterangan sementara domisili Batam dengan tetap menyertakan identitas kependudukan dari daerah asal.

"Untuk pendatang yang belum menjadi penduduk permanen Batam, kami lakukan pendataan terlebih dahulu. Identitas asal tetap digunakan, sementara keberadaan mereka di Batam juga kami catat melalui keterangan domisili sementara," ujar Adhisthy, Rabu (11/11/26).

Adhisty mengakui, persoalan kependudukan di Batam bukan hanya berkaitan dengan tingginya jumlah pendatang, tetapi juga banyaknya warga yang sudah lama menetap dan bekerja di kota industri tersebut tanpa memiliki identitas kependudukan Batam.

Bahkan, sebagian di antaranya sudah tinggal selama lima hingga 10 tahun, tetapi masih menggunakan KTP dari daerah asal. Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk Kota Batam saat ini mencapai 1.412.810 jiwa.

Sementara penduduk nonpermanen yang telah melaporkan keberadaannya tercatat sebanyak 21.562 jiwa. Adapun jumlah penduduk usia kerja atau produktif berusia 15-64 tahun mencapai 1.024.748 jiwa.

Tingginya arus pendatang ke Batam juga terlihat dari data perpindahan penduduk sepanjang 2025. Disdukcapil mencatat sebanyak 98.915 jiwa masuk ke Batam melalui 56.635 Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk yang pindah keluar, yakni 70.945 jiwa melalui 34.538 SKPWNI. Dengan demikian, terdapat selisih migrasi masuk dan keluar sebanyak 27.970 jiwa dalam setahun.

Kondisi tersebut memperlihatkan Batam masih menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah, terutama karena peluang pekerjaan di sektor industri, perdagangan dan jasa.

Adhisty mengatakan perpindahan penduduk ke Batam dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari mencari pekerjaan, mengikuti pasangan atau keluarga, penempatan tugas hingga melanjutkan pendidikan.

"Jumlah pendatang yang masuk memang lebih banyak dibandingkan yang pindah keluar," katanya.

Di balik tingginya angka migrasi tersebut, Disdukcapil menemukan persoalan lain. Tidak semua pendatang bersedia mengubah identitas kependudukannya menjadi warga Batam, meskipun sudah bekerja dan tinggal cukup lama.

Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Batam, Kartini, mengatakan temuan itu terungkap saat petugas melakukan validasi dan pemadanan data di lapangan. Sebagian pendatang mengaku hanya ingin bekerja di Batam, sedangkan administrasi kependudukan tetap dipertahankan di daerah asal.

"Ada yang memang tidak mau mengurus KTP Batam. Setelah kami wawancarai, alasannya karena mereka hanya ingin bekerja di Batam, sedangkan data kependudukannya tetap di kampung halaman," ujar Kartini.

Menurutnya, melalui pendataan khusus tersebut, pemerintah ingin memastikan pendatang tetap tercatat meskipun belum memutuskan menjadi penduduk permanen Batam.

Dengan mekanisme itu, alamat kependudukan di daerah asal tetap dipertahankan, sedangkan alamat keberadaan selama tinggal di Batam juga masuk dalam pendataan pemerintah daerah.

"Jadi, alamat di kampung tetap ada, kemudian alamat keberadaan selama di Batam juga tercatat. Mereka tidak harus menjadi penduduk permanen Batam," jelasnya.

Pendatang Berdasarkan sebaran perpindahan penduduk sepanjang 2025, Kecamatan Sekupang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pendatang tertinggi, yakni 17.451 surat datang.

Disusul Sagulung sebanyak 17.329 surat, Batam Kota 14.635 surat, Batu Aji 11.076 surat, dan Bengkong 10.058 surat. Sementara untuk perpindahan keluar, Sagulung mencatat angka tertinggi sebanyak 11.459 surat, Batam Kota 11.321 surat, Sekupang 10.076 surat, Batu Aji 8.366 surat, dan Bengkong 7.099 surat.

Kartini mengatakan proses pemadanan data masih berlangsung di seluruh kecamatan. Pendataan tidak hanya menyasar pendatang, tetapi juga warga yang masih tercatat memiliki KTP Batam meskipun sudah tidak lagi tinggal di kota tersebut. Disdukcapil juga melakukan verifikasi terhadap setiap pengurusan dokumen pindah datang maupun pindah keluar untuk mencegah data ganda dan penyalahgunaan dokumen.

"Semua berkas diverifikasi secara detail, mulai dari administrasi hingga pencocokan data, untuk mencegah data ganda maupun penyalahgunaan dokumen," tegasnya. Pemutakhiran data kependudukan ini dinilai penting di tengah pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan tujuan pencari kerja dari berbagai daerah.

Sebab, jumlah penduduk yang sebenarnya berada di Batam akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam merencanakan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga berbagai fasilitas pelayanan publik.