Home Condominium Merealisasi Kangen Laman Utama Lirik Rasmi Connectivity

Liputan6.com, Jakarta - Usai lebih banyak diam saat menyerahkan surat pengunduran diri ke kompleks DPR/MPR, Gibran Rakabuming Raka akhirnya membuat pernyataan resmi usai mundur dari jabatan wakil presiden. Dalam pernyataannya Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

"Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf," ungkapnya. 

Gibran memohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan.

"Untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya, saya mohon maaf," katanya.

Gibran juga memberikan pesan kepada anak-anak muda Indonesia untuk jangan pernah merasa terlalu muda dalam mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan.

"Jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia," katanya. 

Gibran menegaskan, keputusan untuk berhenti dari jabawan wapres bukan karena persoalan ijazah. Dirinya mengaku mempunyai seluruh dokumen pendidikan, lengkap, dan sudah diserahkan semuanya kepada pengadilan.

Gibran Rakabuming Raka sebelumnya resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). 

Sebelum resmi mengundurkan diri, Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung secara tertutup dari awak media. Iring-iringan mobil Gibran terlihat keluar dari gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.40 WIB.

Gibran tampak mengenakan mobil Toyota Zenix dengan plat B 2015 UYZ saat keluat dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ini mobil sama yang digunakan Gibran saat keluar dari Istana Wakil Presiden menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto segera menggelar rapat bersama partai politik pengusungnya saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Prabowo akan berkonsultasi soal dua nama calon wakil presiden (cawpres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Mungkin beliau (Prabowo) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Adapun saat Pilpres 2024, Prabowo-Gibran diusung empat partai parlemen dan lima partai non parlemen. Mereka yakni, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.

"Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen karena yang digunakan pada waktu itu adalah kursi, bukan suara pemilih," ujar dia.

Nantinya, partai pengusung atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat mengusulkan nama-nama cawapres pengganti Gibran. Meski begitu, keputusan akhir soal cawapres pengganti Gibran tetap di tangan Prabowo.

"Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," tutur Yusril.

Yusril menyampaikan Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Dia menuturkan UU MD3 mengatur bahwa Presiden harus membahas soal calon wapres pengganti dengan partai koalisi atau pengusung.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," jelas dia.

Menurut dia, cawapres yang diusulkan Prabowo nantinya harus berasal dari partai yang mengusungnya saat Pilpres 2024, sebagaimana diatur dalam UU MD3. Untuk itu, Prabowo akan menggelar rapat bersama partai koalisi pengusung dalam waktu dekat.

"Makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi. Tapi kalau ada tim, ada apa, itu saya kira tidak. Mekanismenya-mekanisme yang diatur oleh konstitusi, undang-undang, dan tata tertib," pungkas Yusril.