Mega888 Apk Mudah Turun Panduan Mengapa Anda Dapat Yang Aplikasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberadaan satu tambang emas yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun. Bahkan tambang ini mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan, dengan taksiran nilai Rp 15 triliun per tahun.

"Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Rabu malam, 11 November 2026.

Prabowo menyebut praktik tambang ilegal sama dengan merampok kekayaan negara karena pelakunya tidak membayar pajak dan royalti, bahkan tidak melaporkan kegiatannya.

“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujarnya.

Dia kemudian membandingkan nilai tersebut dengan program perbaikan sekolah. Biaya renovasi sekolah rata-rata Rp 1 miliar per sekolah, sehingga Rp 15 triliun dapat dipakai untuk memperbaiki 15.000 sekolah tambahan.

Melalui APBN saat ini, pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026, dari total 368.000 sekolah di Indonesia. “Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan,” tutur Presiden.

Prabowo mengaku menerima surat dari seorang siswa SD pada pagi hari. Siswa itu berterima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.

Artikel Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal Beroperasi 8 Tahun, Produksi 500 Kg Sebulan menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (13/11/2026):

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberadaan satu tambang emas yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun. Bahkan tambang ini mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan, dengan taksiran nilai Rp 15 triliun per tahun.

“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Rabu malam, 11 November 2026.

Prabowo menyebut praktik tambang ilegal sama dengan merampok kekayaan negara karena pelakunya tidak membayar pajak dan royalti, bahkan tidak melaporkan kegiatannya.

“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujarnya.

Dia kemudian membandingkan nilai tersebut dengan program perbaikan sekolah. Biaya renovasi sekolah rata-rata Rp 1 miliar per sekolah, sehingga Rp 15 triliun dapat dipakai untuk memperbaiki 15.000 sekolah tambahan.

Melalui APBN saat ini, pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026, dari total 368.000 sekolah di Indonesia. “Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan,” tutur Presiden.

Prabowo mengaku menerima surat dari seorang siswa SD pada pagi hari. Siswa itu berterima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.

Berita selengkapnya baca di sini

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai dinamika politik, termasuk isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu membuat investor panik terhadap kondisi pasar modal dan iklim investasi Indonesia. Pemerintah meyakini pasar keuangan domestik tetap memiliki ketahanan untuk menghadapi gejolak politik.

Dradjad mengatakan, penyelesaian dinamika politik merupakan ranah parlemen, sedangkan pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bertugas memastikan pasar modal dan pasar keuangan tetap berjalan dengan baik.

“Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilien dan berjalan dengan baik,” ujar Dradjad dalam konferensi pers penyelarasan inisiatif strategis terkait perkembangan industri pasar modal di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, dinamika politik biasanya hanya memicu gejolak pasar dalam jangka pendek. Dia menilai investor tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap perkembangan politik yang berlangsung.

Berita selengkapnya baca di sini

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, disertai permintaan agar MPR segera memproses pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya adalah hak uang pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Apabila proses pemberhentian Gibran nantinya ditetapkan dengan hormat, terdapat ketentuan yang menjadi dasar pemberian uang pensiun bagi mantan wakil presiden.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Berita selengkapnya baca di sini