Just 7 Days Website Malaysia Learn How Cras Out

Liputan6.com, Jakarta -Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, disertai permintaan agar MPR segera memproses pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya adalah hak uang pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Apabila proses pemberhentian Gibran nantinya ditetapkan dengan hormat, terdapat ketentuan yang menjadi dasar pemberian uang pensiun bagi mantan wakil presiden. 

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Artinya, perhitungan pensiun mantan wakil presiden mengacu pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima selama menjabat.

Mengacu pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yakni Rp 5,04 juta, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000.

Dengan demikian, apabila Gibran memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat, estimasi pensiun pokok yang dapat diterimanya mencapai Rp 20,16 juta per bulan.

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan ketentuan gaji pokok yang berlaku dan bukan berarti seluruh tunjangan maupun fasilitas selama menjabat turut dihitung sebagai uang pensiun.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Dalam Pasal 7, mantan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Selain itu, negara menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta penyediaan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Adapun mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 menyebutkan pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.