Duitnow Alternatif Deposit Dan Itu Duitnow Menyediakan Kemudahan Ketahui Popular Hadapan

Liputan6.com, Teheran - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam tawaran Amerika Serikat (AS) yang menjanjikan imbalan hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 362 miliar (kurs 18.137 per US$) bagi siapa pun yang memberikan informasi mengenai program nuklir Iran.

Dikutip dari Anadolu, Araghchi memperingatkan, tawaran tersebut dapat membahayakan fasilitas nuklir Iran serta keselamatan para ilmuwan dan tenaga ahli yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi pada Selasa, Araghchi menyebut pengumuman AS tersebut sebagai tindakan yang "menjijikkan". Dia mendesak agar langkah Washington mendapat kecaman tegas tanpa pengecualian.

Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi mengatakan tawaran itu diumumkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS dan kemudian disebarluaskan kembali oleh Komando Pusat AS (CENTCOM).

Program tersebut menawarkan imbalan bagi informasi mengenai fasilitas nuklir, peralatan, ilmuwan, serta personel yang terkait dengan program nuklir Iran. AS juga menawarkan kemungkinan relokasi bagi pihak yang memberikan informasi.

Araghchi menuduh Washington mendorong kegiatan spionase terhadap program nuklir Iran. Dia memperingatkan, inisiatif tersebut dapat membuat para ilmuwan nuklir dan tenaga teknis Iran menghadapi ancaman pembunuhan, sabotase, serta berbagai risiko keamanan lainnya.

Dia juga menilai upaya AS memperoleh informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dan integritas sistem pemantauan badan tersebut.

Menurut Araghchi, kewajiban pengamanan nuklir tidak mungkin dilaksanakan secara normal apabila fasilitas, personel, dan informasi sensitif terkait program nuklir suatu negara terus berada dalam ancaman serangan maupun sabotase.

Dalam suratnya, Araghchi turut menegaskan bahwa Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

Dia meminta Dewan Keamanan PBB membahas potensi dampak tindakan AS terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sekaligus meminta Washington bertanggung jawab atas tindakan yang dinilainya melanggar hukum.

Araghchi juga mendesak Grossi untuk melindungi informasi rahasia yang dikumpulkan selama inspeksi IAEA agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan intelijen. Dia meminta persoalan tersebut dibawa ke hadapan Dewan Gubernur IAEA.

Program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri AS memberikan insentif finansial bagi pihak yang memiliki informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional AS. Dalam pengumuman terbaru yang disinggung Araghchi, Washington menawarkan imbalan hingga USD20 juta serta kemungkinan relokasi sebagai imbalan atas informasi mengenai program nuklir Iran.

Perselisihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan menyusul serangan militer AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari.

Meski berbagai upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, Washington dan Teheran masih berselisih mengenai aktivitas nuklir Iran, keringanan sanksi, serta persyaratan untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan.