24 Free English Security Word A Security Deposit Well Must Save

Liputan6.com, Tel Aviv -Gadi Eisenkot, politikus penerima mandat pembentukan pemerintahan baru Israel, pada Selasa (10/11/2026) berjanji membatalkan sejumlah kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan pelantikan anggota parlemen Israel periode terbaru.

Janji Eisenkot membuka babak penting dalam politik Israel, terutama terkait agenda legislasi dan perundingan koalisi selama beberapa pekan mendatang. Mengutip laporan Associated Press, mantan kepala staf militer Israel itu memiliki waktu hingga enam pekan untuk membentuk pemerintahan baru sekaligus mengakhiri kekuasaan Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut.

Keberhasilan Eisenkot membentuk koalisi masih belum dapat dipastikan. Namun, kelompok penentang Netanyahu kini menguasai mayoritas kursi Knesset atau parlemen Israel. Kondisi ini memungkinkan mereka mengesahkan undang-undang sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Pada awal masa sidang, blok pendukung Eisenkot mengajukan serangkaian rancangan undang-undang untuk membatalkan sejumlah kebijakan pemerintahan Netanyahu.

Usulan tersebut mencakup pembentukan penyelidikan resmi pemerintah atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pembatasan masa jabatan perdana menteri, serta pembatalan perubahan aturan yang diterapkan pemerintahan Netanyahu untuk membatasi kewenangan lembaga peradilan.

Namun, belum ada kepastian mengenai kecepatan pembahasan maupun peluang kemajuan berbagai rancangan undang-undang tersebut dalam beberapa pekan mendatang.

Eisenkot, mantan jenderal dengan citra tegas dan terus terang selama kampanye, kembali menegaskan keinginannya membentuk pemerintahan tepercaya bagi seluruh rakyat Israel, bukan hanya kelompok politik tertentu.

"Kami akan bekerja untuk seluruh warga Israel, baik mereka yang memilih kami maupun yang tidak, dengan komitmen mendalam," kata Eisenkot menjelang upacara pelantikan anggota Knesset.

Sementara itu, Netanyahu berupaya meragukan hasil pemilu meskipun telah disahkan secara resmi. Sikap tersebut muncul setelah blok pendukungnya gagal meraih mayoritas kursi parlemen. Ia berulang kali menuduh partai-partai pimpinan politikus Arab telah "mencuri" pemilu, tanpa memberikan bukti pendukung.

Dalam pidatonya seusai upacara pelantikan pada Selasa, Netanyahu kembali menyatakan ketidakpercayaannya terhadap politikus Arab. Kelompok masyarakat Arab sendiri mencakup sekitar 20 persen populasi Israel.

Netanyahu juga mengecam para pemimpin oposisi Yahudi karena membuka peluang kerja sama dengan partai-partai Arab demi membentuk pemerintahan baru.

Eisenkot tidak menutup kemungkinan kerja sama tersebut, tetapi menetapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, partai-partai Arab harus menerima identitas Israel sebagai negara Yahudi dan menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris.

"Saya bertanya kepada kalian: Apakah kalian siap bergantung pada mereka dengan tujuan menghancurkan negara Yahudi?" ujar Netanyahu.

Menanggapi pidato tersebut, Eisenkot menyebut pernyataan Netanyahu "memecah belah" dan "penuh kebencian".

"Saya kini semakin yakin bahwa dia tidak layak mempertahankan jabatannya bahkan untuk satu menit lagi," kata Eisenkot.

Eisenkot kemudian membatalkan pertemuan dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tetapi dibatalkan sebagai respons atas pidato Netanyahu.

Selain mengajukan sejumlah rancangan undang-undang, blok pendukung Eisenkot pada Selasa memulai proses pergantian ketua parlemen untuk memperlancar agenda legislasinya.

Mayoritas anggota Knesset telah menyerahkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan pemberhentian Amir Ohana, ketua parlemen saat ini sekaligus sekutu Netanyahu.

Penyerahan tanda tangan tersebut merupakan langkah awal menuju pemungutan suara untuk memilih pengganti Ohana. Proses pemilihan dapat berlangsung meskipun pemerintahan koalisi baru belum terbentuk.

Jabatan ketua Knesset memiliki kewenangan penting dalam menentukan rancangan undang-undang untuk dibahas parlemen. Karena itu, terpilihnya perwakilan kelompok oposisi pimpinan Eisenkot dapat mempercepat pelaksanaan agenda legislasi mereka.

Kelompok oposisi telah mencalonkan Matan Kahana, salah satu tokoh senior Partai Yashar pimpinan Eisenkot, untuk menduduki jabatan tersebut.

Pemungutan suara untuk memilih Kahana sebagai ketua parlemen baru dapat berlangsung paling cepat pada pekan ini.

Pelantikan anggota Knesset periode terbaru menandai dimulainya masa transisi tidak biasa dalam politik Israel. Netanyahu bersama jajaran kabinetnya masih menjalankan pemerintahan, sementara anggota parlemen baru sudah memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang.

Di tengah situasi tersebut, Eisenkot akan menemui para pemimpin partai untuk merundingkan pembentukan koalisi. Jika berhasil, koalisi tersebut kemungkinan akan mengantarkannya menjadi perdana menteri.

Sebaliknya, apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan, Presiden Israel Isaac Herzog diperkirakan akan memberikan kesempatan berikutnya kepada Netanyahu untuk membentuk koalisi.

Selama menjabat sebagai perdana menteri sementara, Netanyahu menghadapi pembatasan kewenangan berdasarkan keputusan pengadilan.

Meski demikian, ia masih dapat mengupayakan pengangkatan pejabat dan berusaha menghambat pengesahan undang-undang baru. Netanyahu juga tetap memegang kewenangan penuh atas urusan keamanan nasional, termasuk militer.

Netanyahu berpendapat bahwa partai-partai pimpinan politikus Yahudi seharusnya membentuk pemerintahan persatuan untuk menghadapi ancaman serangan Iran.

Ia kembali menyampaikan seruan tersebut pada Selasa dengan meminta partai-partai itu "mengesampingkan semua pertimbangan lain". Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel harus berupaya menggulingkan pemerintahan Iran.

Sementara itu, terbentuknya pemerintahan tanpa Netanyahu dapat memperlemah posisi politiknya. Ia masih menghadapi persidangan kasus korupsi serta kemungkinan munculnya temuan mengenai kegagalan sistem keamanan Israel menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.