Rezeki Harian Online Sosial Pendidikan Mudah Mengukur Kejayaan Kerja Bentuk Halangan

Liputan6.com, Tel Aviv - Mantan Kepala Staf Militer IsraelGadi Eisenkot mulai menghadapi tantangan membentuk pemerintahan baru pada Minggu. Ia bahkan membuka komunikasi dengan sekutu politik Benjamin Netanyahu, sembari menuding perdana menteri terlama Israel itu telah membawa negara ke dalam krisis bersejarah.

Dikutip dari The Guardian, Senin (9/11/2026), Eisenkot, 66 tahun, yang memimpin Partai Yashar, berjanji menjembatani perpecahan politik Israel yang semakin dalam selama pemerintahan Netanyahu. Ia secara resmi menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari, meskipun blok politiknya belum memiliki mayoritas yang jelas di parlemen.

"Kita berada dalam keadaan darurat dan mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Negara Israel," kata Eisenkot dalam upacara di kantor kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, ia tampil mengenakan jas dan dasi, berbeda dari penampilannya yang biasanya serba hitam.

"Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Hal ini membutuhkan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional," ujarnya.

Eisenkot menghadapi sejumlah tantangan besar untuk menduduki posisi perdana menteri. Setidaknya ada tiga pilihan yang dapat ditempuh, yakni kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Netanyahu, memperoleh dukungan partai-partai yang dipimpin warga Arab, atau menjalin kesepakatan dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang menuntut pengecualian wajib militer bagi komunitas mereka.

Namun, opsi mendapatkan dukungan partai-partai Arab tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari sejumlah anggota blok politik Eisenkot sendiri.

Eisenkot Soroti Isolasi Israel di Mata Dunia

Dalam kesempatan tersebut, Eisenkot dan Herzog sama-sama mengakui meningkatnya isolasi Israel di bawah pemerintahan Netanyahu. Netanyahu sendiri menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Di Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, Partai Demokrat berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan paruh waktu pada Selasa. Kemenangan tersebut disertai seruan untuk membatasi dukungan terhadap Israel menyusul kehancuran di Gaza dan perang Iran yang tidak populer, yang diluncurkan Netanyahu bersama Presiden AS Donald Trump.

Eisenkot mengatakan Israel saat ini tengah menghadapi krisis diplomatik yang sangat serius. Bahkan, negara-negara sahabat dan sekutu strategis terdekat mulai mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Israel.

"Kita berada di tengah krisis diplomatik yang menghancurkan. Bahkan sahabat dan sekutu strategis terdekat kita mengatakan bahwa hubungan mereka dengan Israel harus dievaluasi kembali," ujar Eisenkot.

Ia juga mengajak Partai Likud pimpinan Netanyahu serta partai sayap kanan jauh yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk bergabung dalam pemerintahan yang akan dibentuknya.

Namun, Eisenkot menegaskan bahwa dirinya harus menjadi perdana menteri dalam kesepakatan tersebut.

"Pintu saya terbuka dan tangan saya terulur, dengan sepenuh hati dan kemauan, kepada siapa pun yang memahami betapa seriusnya situasi saat ini," katanya.

Jika berhasil membentuk koalisi, Eisenkot akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri Israel.

Blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 dari total 120 kursi parlemen Israel dalam pemilihan umum Oktober. Sementara itu, kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi. Hasil tersebut membuat kedua blok sama-sama belum memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Dalam konsultasi partai-partai dengan Presiden Herzog, Eisenkot memperoleh dukungan dari dua daftar politik mayoritas Arab. Keduanya berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan setelah mencatatkan peningkatan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu tersebut.

Meski demikian, Eisenkot telah menetapkan sejumlah persyaratan bagi partai-partai Arab yang ingin bergabung dengan koalisinya.

Persyaratan tersebut mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi serta pernyataan bahwa kelompok militan Palestina Hamas merupakan organisasi teroris.

Salah satu mitra politik Eisenkot, Partai Yisrael Beiteinu yang lebih konservatif, sebelumnya telah menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi yang melibatkan partai-partai pimpinan warga Arab.

Selain persoalan koalisi, Eisenkot dan para mitranya juga menjadikan kesetaraan dalam kewajiban militer sebagai salah satu agenda utama kampanye mereka.

Mereka secara khusus menginginkan penghapusan pengecualian wajib militer yang selama ini dinikmati komunitas Yahudi ultra-Ortodoks.

Sementara itu, Netanyahu berulang kali mengeklaim pemilihan umum tersebut telah "dicuri" oleh partai-partai Arab yang berhasil mengerahkan pendukungnya untuk memberikan suara dalam jumlah besar.

Namun, Netanyahu hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.