Trailer Mendadak Kaya Gratis Berbisnis Enjoy The Belanja Jangan

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung (Unila) menemukan unsur-unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan laporan seorang mahasiswi pascasarjana. Dugaan tersebut melibatkan seorang dosen berinisial RF.

Hasil pemeriksaan itu telah menjadi dasar bagi PPKPT untuk menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.

Namun, tim belum menentukan kategori sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada dosen yang juga disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) tersebut.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap korban maupun dosen terlapor. Dari proses tersebut, tim menemukan sejumlah unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

"Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan," kata Sukarmin, Senin (9/11/2026).

Sukarmin menegaskan, PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak secara pidana.

Meski demikian, hasil pemeriksaan PPKPT dapat menjadi dasar bagi universitas untuk mengambil tindakan administratif terhadap dosen yang dilaporkan.

Terkait sanksi, Sukarmin menjelaskan bahwa regulasi yang berlaku mengatur tiga kategori hukuman administratif, yakni ringan, sedang, dan berat.

Secara normatif, sanksi terberat dapat berupa pemberhentian atau pemecatan. Namun, penentuan kategori hukuman diserahkan kepada pimpinan universitas berdasarkan hasil pemeriksaan.

"Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya," ujarnya.

Sukarmin juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau restorative justice tetap dimungkinkan apabila kedua belah pihak menyepakatinya.

Jika tidak tercapai kesepakatan, korban maupun pihak terlapor tetap memiliki hak untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

PPKPT Unila juga menyatakan siap memberikan pendampingan apabila korban ingin melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami siapkan bantuan melalui tim advokasi Unila atau melalui BKBH yang ada di kampus apabila korban memerlukan pendampingan untuk melakukan pelaporan," jelasnya.

Di tengah proses penanganan kasus, PPKPT menegaskan perlindungan terhadap korban menjadi prioritas. Kampus telah mengambil langkah untuk memastikan persoalan tersebut tidak menghambat hak korban dalam menyelesaikan pendidikan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengganti dosen pembimbing korban. RF yang sebelumnya menjadi pembimbing kini tidak lagi terlibat dalam proses akademik mahasiswi tersebut.

"Yang kita utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kita fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti," ungkap Sukarmin.

Sementara itu, terkait status RF sebagai Kaprodi maupun aktivitasnya dalam kegiatan mengajar, Sukarmin meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak dekanat.

Dia mengaku belum mengetahui apakah dosen tersebut masih aktif mengajar. Namun, berdasarkan status kepegawaiannya, RF masih tercatat sebagai dosen Unila.

PPKPT Ungkap Laporan Dugaan Kasus Lain

Selain perkara yang melibatkan mahasiswi pascasarjana tersebut, PPKPT Unila juga mengungkap adanya sejumlah persoalan lain yang diduga masuk dalam ranah penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Sukarmin mengatakan, pihaknya masih memprioritaskan penanganan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pascasarjana tersebut. Sementara itu, beberapa laporan lain masih perlu dipastikan lebih lanjut.

"Yang sedang kami tangani sampai hari ini yang sudah pasti ini. Kemudian ada beberapa lagi, saya lupa person-nya, tetapi jenisnya kira-kira masuk ranah PPKPT," katanya.

Dia menambahkan, pemeriksaan oleh PPKPT pada prinsipnya memiliki batas waktu maksimal 30 hari. Namun, waktu penanganan dapat diperpanjang apabila diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dosen Unila berinisial RF menjadi sorotan publik setelah pengakuan seorang mahasiswi pascasarjana viral di media sosial.

Dalam unggahannya, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya saat menemui RF pada 5 Mei 2026 untuk meminta tanda tangan berkas akademik.

Korban mengaku mengalami sejumlah tindakan fisik yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut antara lain pipi dan telinganya dielus, kemudian dipeluk dan dicium pada bagian kening ketika hendak meninggalkan ruangan dosen tersebut.

Korban juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengaduan tersebut tidak akan dipercaya karena dosen yang dilaporkan memiliki jabatan sebagai Kaprodi.

Dalam pengakuannya, korban bahkan menyebut terdapat mahasiswa lain yang mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.

Hingga kini, dugaan kekerasan seksual tersebut masih dalam proses penanganan PPKPT Unila.