Menjadi Pemimpin Dengan Cabaran Pemimpin Jaringan Pengalaman Praktikal Lengkap Peningkatan Prestasi

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya mulai terungkap setelah muncul perintah penghapusan data hasil sadapan dan pembubaran grup WhatsApp.

Kedua perintah tersebut memicu kecurigaan seseorang yang kemudian melaporkan perkara itu ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Menurut Suyudi, perintah penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp diduga berasal dari Ahrie Sonta (AS), yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) Polri.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Suyudi.

Grup WhatsApp tersebut diduga digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan yang tidak dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.

Sementara itu, data yang diperintahkan untuk dihapus mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan pada sistem pemantauan.

Suyudi menyebut perintah tersebut justru menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya memutuskan melaporkan perkara itu kepada polisi.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” ungkapnya.

Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan.

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan berlangsung pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum.

Penyidik menduga perintah penyadapan berasal dari Jenderal LSP dan diteruskan melalui sejumlah pejabat Polri.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.

Dalam pelaksanaannya, nomor telepon sasaran diduga dimasukkan ke sistem LIMS oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

Penyadapan kemudian dilakukan melalui sistem PenlinkX atau PLX. Hasil rekaman didengarkan, diekspor, ditranskripsikan, lalu dilaporkan secara berjenjang.

Namun, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan tersebut diduga dihapus atas perintah AS.

“Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” jelas Suyudi.

Sehari setelah laporan diterima, polisi melakukan wawancara terhadap enam saksi dan empat ahli serta menggelar perkara.

Pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi kemudian menetapkan AS dan EH sebagai tersangka, disusul LSP pada 3 November dan SU pada 5 November 2026.

Dalam pengusutan perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.

Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Suyudi menegaskan, seluruh dugaan penyimpangan yang ditemukan masih menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan.

“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ujarnya.