Octa Trading App Your App Area Your Trading Journey Coherence Journey

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar melayangkan somasi kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Somasi tersebut dilakukan Bahlil atas pertimbangan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita hoaks.

"Kita share terlebih dahulu semua media untuk diberitakan sesuai dengan apa yang telah kami susun dan kami laporkan kepada pihak klien kami yang memberikan kuasa. Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP Bakumham/11/2026," ujar Juru Bicara (Jubir) Tim Kuasa Hukum Derek Loupatty di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).

Dalam surat somasi terbuka tersebut, terdapat 8 hal yang menjadi sorotan. Surat kuasa tersebut diterbitkan tertanggal 9 November 2026.

"Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini pengurus pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar berlamat di Jalan Anggrek Neli Murni dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 9 November 2026 dengan ini menyampaikan somasi kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra," papar Derek

Dia membeberkan, yang pertama, pada tanggal 7 November 2026, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi yang pada pokoknya menyatakan sejumlah hal.

"Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden. Ketua Umum partai besar ikut ikut rapat dengan para jenderal yang terlibat kasus penyadapan presiden 3 jam sebelum para jenderal yang terlibat dalam kasus penyadapan presiden ditangkap oleh aparat penegak hukum," papar Derek.

Kemudian, sambungnya, Bahlil disebut melakukan kriminalisasi dalam mendapatkan jabatan Ketua Umum. Menurut Derek, narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia.

"Yang kedua, bahwa narasi-narasi tersebut telah diunggah dan didistribusikan disiarkan berupa ungkapan video pesanan pernyataan melalui konten YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan Steril?'," ucap Derek.

Yang ketiga, bahwa dalam kanal YouTube di atas terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra yang seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, menyerang kehormatan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana, pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apapun.

"Keempat, bahwa pernyataan yang tidak benar tersebut telah viral dan tersebar secara masif melalui platform media sosial serta menjadi konsumsi masyarakat luas," terang dia.

Naras-narasi itu diangga telah meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada sikap antipati masyarakat terhadap Partai Golkar, terutama klien kami selaku Ketua Umum Partai Golkar Mandataris Munas.

"Lima, pada bahwa pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tutur dia.

Keenam, lanjut Derek, bahwa tindakan-tindakan yang diucapkan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra patut diduga merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam satu, Pasal 27A juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/22/2024. Kemudian Pasal 45 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi dan seterusnya.

"Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang bunyinya sebagaimana telah ditulis tertulis," ucap Derek.

"Pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi dan seterusnya. Pasal 4.3 ayat 1 KUHP yang berbunyi jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan dan seterusnya berupa fitnah akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun atau pidana denda paling kurang kategori 4," sambung dia.

Somasi ketujuh, lanjut Derek, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pihaknya menyampaikan somasi terbuka. Dia mengatakan, somasi terbuka yang dilayangkan berlaku dalam jangka waktu 3 x 24 jam.

"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader pengurus simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," papar dia.

Poin kedelapan yang termuat dalam dokumen somasi tersebut, meminta kepada semua pihak untuk menghapus atau take down dan tidak menyebarluaskan konten-konten yang dimaksud di atas guna menghindari tuntutan hukum dari Bahlil Lahadalia.

"Kesembilan, bahwa apabila tenggang waktu tersebut tidak diindahkan, maka klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucap dia.

"Somasi ini kami sampaikan sebagai iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum," jelas Derek.