Cara Tahu Turun Secara Terlebih Dahulu Sebelum Badan Hadrat

Liputan6.com, Jakarta - Pengunduran diri Wakil Presiden Argentina Carlos Alvarez pada Oktober 2000 memperburuk gejolak politik di tengah kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Peristiwa tersebut diikuti lonjakan biaya pinjaman pemerintah dan semakin sulitnya Argentina memperpanjang jatuh tempo utangnya. Tekanan ekonomi dan politik yang terus berlanjut kemudian membawa negara itu ke krisis finansial pada 2001–2002.

Fakta tersebut tercatat dalam kesaksian resmi John B. Taylor, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Urusan Internasional, di hadapan Subkomite Perdagangan Internasional dan Keuangan Komite Perbankan Senat AS pada 28 Februari 2002. Dokumen itu merupakan pembaruan dari kesaksian yang sebelumnya disampaikan pada 6 Februari 2002.

Mengutip arsip laporan U.S. Department of the Treasury (Kementerian Keuangan AS), Kamis (12/11/2026), dijelaskan bahwa sebelum krisis memuncak, ekonomi Argentina sejatinya sudah melambat sejak akhir 1990-an akibat pembengkakan defisit anggaran, deflasi berkepanjangan, serta melemahnya daya saing ekspor karena nilai tukar peso dipatok satu banding satu terhadap dolar AS.

Memasuki tahun 2000, pelaku pasar mulai mengkhawatirkan lingkaran setan antara rendahnya penerimaan pajak dan terus meningkatnya belanja pemerintah. Situasi kian rapuh begitu krisis politik pecah pada Oktober 2000 saat Wakil Presiden Alvarez meletakkan jabatannya.

Guncangan politik tersebut langsung memukul sentimen pasar keuangan. Biaya pinjaman luar negeri Argentina melonjak tajam dan pemerintah semakin kesulitan memperpanjang jatuh tempo utang (rollover).

Upaya pemerintah meredam gejolak lewat rencana pemangkasan defisit anggaran sempat menurunkan suku bunga sementara. Namun, pada Februari 2001 tekanan kembali meningkat. Pemerintah pun memberlakukan aturan defisit nol pada pertengahan 2001 untuk meyakinkan pasar atas keseriusan pembenahan fiskal. 

Sayangnya, langkah tersebut gagal memulihkan kepercayaan investor. Suku bunga surat utang pemerintah kembali meroket karena pasar menilai rencana ekonomi pemerintah tidak lagi berkelanjutan.

Tekanan beruntun tersebut memaksa Presiden Fernando de la Rua mengumumkan langkah restrukturisasi utang pemerintah pada November 2001. Ketidakpastian dampak restrukturisasi terhadap sektor perbankan langsung memicu penarikan dana masyarakat secara besar-besaran (bank run) serta menggerus cadangan devisa.

Untuk menahan laju penarikan dana, pemerintah menerapkan pembatasan ketat penarikan simpanan bank pada Desember 2001. Kebijakan itu justru memicu kerusuhan sosial dan politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden de la Rua beserta jajaran menterinya.

Pembatasan penarikan dana membuat sistem pembayaran lumpuh dan hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti.Kelangkaan likuiditas pun menghambat pertumbuhan sekaligus memicu frustrasi luas di tengah masyarakat.

Pemerintahan baru di bawah Presiden Eduardo Duhalde yang mulai menjabat pada Januari berupaya mencabut pembatasan perbankan secara bertahap sekaligus beralih ke sistem nilai tukar fleksibel.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebelumnya telah menyetujui paket bantuan hingga US$ 13,7 miliar dan tambahan US$ 8 miliar pada Agustus 2001 terpaksa menangguhkan pencairan pinjaman pada Desember 2001 akibat gagalnya pencapaian target fiskal kuartal keempat.

Pemerintah AS di bawah Presiden George W. Bush kala itu menegaskan kesiapannya mendukung pemulihan Argentina melalui lembaga keuangan internasional asalkan Buenos Aires mampu merancang program ekonomi yang berkelanjutan. Menteri Keuangan AS Paul O’Neill bersama pejabat AS juga telah menemui Menteri Ekonomi Argentina pada 12–13 Februari guna membahas langkah pemulihan serta perlindungan yang adil bagi investor asing.